Teknik Tambang Prima Mandiri

---

1. Penetapan pengurus yang terdiri dari Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana LSP.
1. Unsur Pengarah
   1. TB. Edie Trisna Rustama
   2. Dasri
   3. Asep Angga Kusumah
   4. Ahmad Andria Rhesa
   5. Indi Adrian Hendirheza
2. Unsur Pelaksana
   1. Ketua : Viky Rachman Maulana
   2. Sekretaris : Reny Mustika
   3. Bendahara : Inne Novitasari
   4. Komite Skema : R. Iman Rachman
   5. Kepala Bagian Administrasi : Ricky Budiman
   6. Kepala Bagian Sertifikasi : Buddy Hartaman
   7. Kepala Bagian Manajer Mutu : Apip Syukur Apipi
   8. IT :
      1. Anto Tri Sulistiyo
      2. Muhammad Faishal Arsawijaya
      3. Saepulloh
      4. Suparlin
   9. Office Support : Agus Sugiarto
2. Kedudukan
LSP Teknik Tambang Prima Mandiri adalah organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia
3. Fungsi dan tugas
LSP Teknik Tambang Prima Mandiri memiliki fungsi melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan tugas:
1. Menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi.
2. Membuat perangkat asesmen dan materi uji kompetensi.
3. Menyediakan tenaga penguji (asesor).
4. Melaksanakan sertifikasi.
5. Melaksanakan surveilan pemeliharaan sertifikasi.
6. Menetapkan persyaratan, memverifikasi dan menetapkan TUK.
7. Memelihara kinerja asesor dan TUK.
8. Mengembangkan pelayanan sertifikasi
4. Wewenang LSP memiliki kewenangan antara lain:
1. Menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai pedoman BNSP.
2. Mencabut atau membatalkan sertifikat kompetensi.
3. Memberikan sanksi kepada asesor dan TUK yang melanggar aturan.
4. Mengusulkan skema baru.
5. Mengusulkan dan atau menetapkan biaya uji kompetensi.

---

Tugas dan Wewenang Unsur Pengarah

Fungsi dan tugas

Tanggung jawab Unsur Pengarah adalah:
1. Pengarah mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan LSP dengan menetapkan visi, misi dan tujuan LSP;
2. Menetapkan rencana strategis program kerja dan anggaran belanja;
3. Mengangkat dan memberhentikan pelaksana LSP;
4. Membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan;
5. Memobilisasi sumber daya.

Tugas dan Wewenang Ketua

1. Merumuskan kebijakan kegiatan operasional LSP Teknik Tambang Prima Mandiri;
2. Melaksanakan program kerja LSP Teknik Tambang Prima Mandiri;
3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pelaksanaan uji kompetensi
4. Mengevaluasi pelaksanaan uji kompetensi dan survaillance
5. Mengangkat dan memberhentikan karyawan LSP Teknik Tambang Prima Mandiri;
6. Mendelegasikan kewenangan kepada komite atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditetapkan atas nama LSP Teknik Tambang Prima Mandiri;
7. Memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah

Tugas dan Wewenang Sekretaris

1. Melaksanakan program kerja LSP Teknik Tambang Prima Mandiri
2. Berkomunikasi secara baik
3. Menyiapkan rencana program LSP Teknik Tambang Prima Mandiri
4. Membuat berbagai dokumen administrasi surat menyurat
5. Mendata surat masuk dan keluar.

Tugas dan Wewenang Bendahara

1. Mengelola keuangan LSP
2. Mendata arus keuangan LSP
3. Melaporkan hasil dari pengelolaan keuangan kepada Ketua LSP

Tugas dan Wewenang Kepala Bagian Sertifikasi

1. Memfasilitasi penyusunan skema sertifikasi;
2. Menyiapkan perangkat asesmen dan materi uji;
3. Melaksanakan kegiatan sertifikasi, termasuk pemeliharaan kompetensi (surveilan) dan sertifikasi ulang;
4. Melaksanakan verifikasi dan menetapkan TUK;
5. Melakukan rekrutmen asesor kompetensi serta pemeliharaan kompetensinya;
6. Menyiapkan perangkata sesmen dan materiuji;
7. Melaksanakan kegiatan sertifikasi, termasuk pemeliharaan kompetensi (surveilan) dan sertifikasi ulang;
8. Menetapkan persyaratan tempat uji (TUK);
9. Membuat laporan pertanggungjawaban.

Tugas dan Wewenang Kepala Bagian Manajemen Mutu

1. Mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu LSP Teknik Tambang Prima Mandiri sesuai Pedoman BNSP 201;
2. Memelihara berlangsungnya sistem manajemen agar tetap sesuai dengan standar dan pedoman yang diacu;
3. Melakukan audit internal dan memfasilitasi kaji ulang manajemen;
4. Membuat laporan pertanggungjawaban.

Tugas dan Wewenang Kepala Bagian Administrasi

1. Memfasilitasi unsur-unsur organisasi LSP Teknik Tambang Prima Mandiri guna terselenggaranya program sertifikasi profesi;
2. Melaksanakan tugas ketatausahaan organisasi dan keuangan LSP Teknik Tambang Prima Mandiri;
3. Melakukan audit internal dan memfasilitasi kaji ulang manajemen;
4. Membuat laporan pertanggungjawaban.
Di samping itu, LSP Teknik Tambang Prima Mandiri membentuk Komite Skema sebagai berikut:
1. Komite Skema bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi. Komite Skema diwakili oleh bagian-bagian penting dari pengarah secara seimbang tanpa ada pihak yang mendominasi.

Struktur LSP terkait Pelatihan

1. LSP Teknik Tambang Prima Mandiri tidak boleh menawarkan jasa pendidikan dan/atau pelatihan untuk pemohon dan peserta sertifikasi kompetensi kerja, kecuali pelatihan untuk kepentingan internal LSP guna menjamin mutu pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja dan penerapan sistem pengelolaan sertifikasi sesuai Pedoman ini.
2. Kelulusan dari suatu pelatihan dapat digunakan menjadi persyaratan suatu skema sertifikasi (lihat 8.3). Pengakuan atau persetujuan LSP Teknik Tambang Prima Mandiri.
3. Terhadap kelulusan suatu pelatihan tidak boleh mengkompromikan ketidakberpihakan atau mengurangi persyaratan penilaian dan sertifikasi.
4. LSP Teknik Tambang Prima Mandiri dapat menyediakan informasi mengenai pendidikan dan pelatihan yang digunakan sebagai pra- syarat untuk mengikuti sertifikasi. Namun, LSP Teknik Tambang Prima Mandiri tidak boleh menyatakan atau mensiratkan bahwa sertifikasi akan lebih sederhana, lebih mudah atau lebih murah jika mengikuti pendidikan atau pelatihan dari lembaga tertentu.
5. Menawarkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi personil dalam satu bagian dalam perusahaan atau pemohon sertifikasi merupakan ancaman terhadap ketidakberpihakan. LSP Teknik Tambang Prima Mandiri yang merupakan bagian struktur organisasi yang melakukan pendidikan/pelatihan harus:
   1. mengenali dan mendokumentasikan ancaman terkait ketidakberpihakan secara terus menerus, dan harus mempunyai proses terdokumentasi untuk menunjukkan bagaimana menghilangkan atau meminimumkan ancaman tersebut;
   2. menunjukkan bahwa semua proses yang dilakukan LSP independen terhadap kegiatan pelatihan sehingga dapat dipastikan kerahasiaan, keamanan informasi dan ketidakberpihakan tidak dikompromikan;
   3. tidak memberikan kesan bahwa pemanfaatan kedua layanan (pelatihan dan sertifikasi) akan menguntungkan pemohon sertifikasi;
   4. tidak mensyaratkan para peserta sertifikasi untuk menyelesaikan pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan/pelatihannya sendiri, sebagai persyaratan eksklusif apabila ada pendidikan/pelatihan alternatif yang setara;
   5. memastikan bahwa personil tidak menjadi penguji terhadap peserta sertifikasi yang telah dididik atau dilatihnya untuk jangka waktu dua tahun sejak tanggal terakhir pelaksanaan pendidikan/pelatihan; jangka waktu tersebut dapat dipersingkat apabila LSP dapat menunjukkan bahwa hal tersebut tidak mengkompromikan ketidakberpihakan